FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal demonstrasi di depan gedung DPR saat pengesahan revisi UU TNI pada, Kamis (20/3/2025).
Dia mengatakan siap memberi penjelasan kepada masyarkat mengenai hal-hal yamg tidak dimengerti dari UU TNI.
.
"Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan," kata Puan di gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (20/3/2025).
Puan berharap UU TNI akan bermanfaat untuk semua pihak. "Kami berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," sambung dia.
"Jadi hanya tiga hal (pasal yang dibahas), dan tadi kami juga sudah menjelaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, hak-hak demokrasi, hak asasi manusia, sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional," jelasnya.
Sementara di depan Gedung DPR RI, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, Satya, menekankan permasalahan apabila posisi jabatan publik yang bisa diisi prajurit aktif.
"Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil," kata Satya di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).
Sebagai informasi, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri. (Pram/Fajar)
