"Bung Karno pernah bicara: Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yg sah dan berfokus pd penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yg harus kita jaga," sambung Anies.
Indonesia kini telah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemurnian demokrasi. Proses revisi UU TNI ini perlu dipandang bukan sekadar satu kebijakan hukum, tapi bagian dari ikhtiar besar kita dalam membangun negara yg kuat dan demokratis.
Maka, keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas.
"Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yg lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai. Dan semua ini demi Indonesia yg lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi," kuncinya. (Pram/fajar)
