FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar masyarakat memiliki akses lebih luas dalam aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan fasilittas perbankan. Airlangga mengaku hal ini dibutuhkan untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.
"Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera," tutur Menko Airlangga, kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).
Airlangga menambahkan, keinginan itu disampaikan saat Presiden mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, beserta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara. Airlangga menegaskan, meskipun ada kenaikan, pemerintah melalui BUMN perlu mendorong literasi keuangan di tingkat masyarakat.
"Ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka (masyarakat) bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Airlangga.
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini mengatakan, pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung Presiden Republik Indonesia.
