Airlangga menyebut, sasaran inklusi keuangan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yakni pelajar, mahasiswa, santri, pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak telantar, disabilitas, masyarakat di daerah 3T, dan kelompok pemuda dan perempuan.
Menko Perekonomian optimistis target peningkatan keuangan inklusif naik melalui sinergi dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga anggota DNKI.
“Tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan akun dan 76,3 persen untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029,” tutur Airlangga.
Ia menyebut, perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3 persen. Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7 persen.
Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4 persen. Meskipun angka ini telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7 persen.
“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8 persen. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” tegasnya.
