FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti semakin dominannya peran militer dan polisi dalam pemerintahan.
Dikatakan Gigin, jika militer dan polisi menguasai semua kursi strategis di pemerintahan, Indonesia tinggal selangkah lagi menuju presiden seumur hidup.
"Tinggal selangkah lagi menuju presiden seumur hidup. Campur aduk pekerjaan militer dan sipil membuat wajah Indonesia makin suram dan ruwet," ujar Gigin di X @giginpraginanto (22/3/2025).
Gigin menambahkan bahwa supremasi militer semakin mencolok dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Gigin juga mengkritik ocehan tentang efisiensi anggaran sambil memboroskan keuangan negara.
"Negara-negara tetangga ngakak melihat hal ini," katanya.
Lanjut Gigin, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden, memilih untuk mempercepat militerisasi dan polisinisasi pemerintahan secara bersamaan.
"Sipil cukup menjadi pemain pembantu atau pelengkap penderita," tukasnya.
Dampak dari kebijakan ini, menurut Gigin, adalah kaburnya investor ke negara tetangga.
"Investor pun memilih kabur ke negara tetangga. Kasihan Indonesia," tambahnya.
Gigin menegaskan bahwa dominasi militer dan polisi dalam pemerintahan tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam demokrasi dan prinsip-prinsip good governance.
Sebelumnya, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.
