FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang baru pasca-Lebaran 2025.
Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (22/3), saat dirinya menghadiri acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat.
Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan baru dalam menangani arus urbanisasi di Jakarta.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengandalkan razia kependudukan, pemerintah kini lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dan inklusif.
“Secara khusus saya tidak akan melakukan operasi yustisi seperti yang pernah dilakukan oleh pemda DKI Jakarta dahulu, saya lebih pendekatannya secara manusiawi,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, dikutip Senin (24/3/2025).
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi pendatang yang ingin mencari peluang di Jakarta, dengan tetap memperhatikan aspek administratif dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun operasi yustisi ditiadakan, Pramono tetap mengingatkan bahwa setiap pendatang wajib memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
“Semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki KTP DKI Jakarta dan mau secara administrasi bekerjasama dengan dukcapil untuk menjadi warga Jakarta,” tambahnya.
Pemerintah akan tetap menegakkan aturan administrasi kependudukan demi menjaga ketertiban dan memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan publik.
