FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Ilmu Politik Saiful Mujani menanyakan penugasan perwira TNI khusus pertanian. Terkhusus dalam program ketahanan pangan.
“Mengapa sarjana-sarjana pertanian harus jadi perwira TNI untuk bekerja secara teknis di pertanian?” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/3/2025).
Isu tumpang tindih kewenangan pun mencuat. Guru besar ilmu politik itu menanyakan kewenangan Kementerian Pertanian.
“Gimana dengan kementrian pertanian yang secara khus ditugasi itu?” ujarnya.
Saiful berspekulasi. Apakah penugasan perwira untuk pertanian itu untuk penguatan politik Presiden Prabowo Subianto.
“Apakah itu merupakan upaya penguatan politik Prabowo yang dekat dengan TNI dan di sekotor pertanian atau pangan?” ujarnya.
Bagi Saiful, hal tersebut boleh saja. Tapi ia mengaskan tidak menggunakan aparat dan biaya negara.
“Boleh aja, tapi jangan pake aparat dan biaya negara,” pungkasnya.
Diketahui, sejumlah 115 perwira khusus di bidang pertanian dalam Tahun Anggaran 2025. Mereka merupakan bagian dari 805 perwira karier TNI yang dikukuhkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam upacara di Mabes TNI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).
Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menjelaskan bahwa dari total 805 perwira yang dilantik, 493 di antaranya merupakan Perwira Prajurit TNI reguler.
Sementara itu, 197 lainnya berasal dari program khusus yang terdiri dari lulusan Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), serta Politeknik Siber dan Sandi Negara.
"Selain itu, terdapat juga 115 Perwira Sukarela Dinas Pendek TNI Tenaga Pertanian," ujar Kristomei.
Dari jumlah tersebut, 100 perwira pertanian adalah laki-laki, sementara 15 lainnya perempuan.
Para perwira ini akan menjalankan tugas dalam program ketahanan pangan, termasuk memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat dan petani di wilayah teritorial.
"Dengan adanya mereka, diharapkan produksi pangan nasional dapat meningkat," jelas Kristomei.
Seluruh perwira pertanian yang dilantik merupakan lulusan sarjana pertanian yang direkrut oleh TNI dan akan ditempatkan di berbagai komando utama (kotama) di seluruh Indonesia.
Menurut Kristomei, rekrutmen sarjana pertanian sebagai perwira bukanlah hal baru, tetapi program khusus ini baru mulai diterapkan pada tahun ini.
"Dengan luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita memang membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di bidang pertanian," tambahnya.
Dalam tahap pendidikan pertama (Dikma), para perwira ini tidak mendapatkan pelatihan tambahan di bidang pertanian.
TNI menilai bahwa mereka sudah memiliki kompetensi tersebut selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
"Selama tiga bulan pendidikan, mereka hanya akan dibekali materi dasar tentang keprajuritan, doktrin TNI, serta keterampilan militer seperti menembak," terang Kristomei.
(Arya/Fajar)
