Regulasi teknis yang menjadi landasan hukum kebijakan ini juga tengah disusun. Regulasi tersebut akan mencakup penyesuaian tunjangan, skema insentif, hingga mekanisme distribusi gaji yang telah diperbarui.
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional. Dengan naiknya pendapatan ASN dan pensiunan, konsumsi rumah tangga diprediksi akan meningkat dan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Tambahan penghasilan ini berpotensi besar mendorong belanja masyarakat, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap seorang pejabat Kementerian Keuangan.
Pemerintah pun menaruh harapan besar bahwa kebijakan ini akan meningkatkan semangat dan produktivitas para ASN, serta memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi para pensiunan agar dapat menjalani masa purnabakti dengan lebih layak.
Namun di tengah euforia ini, sebagian ASN tetap menyuarakan harapannya. Kenaikan 16 persen dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab beban hidup tinggi, terutama di kota-kota besar. Mereka berharap pemerintah juga memperhatikan fasilitas pendukung lainnya seperti tunjangan kinerja, layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan bagi keluarga.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini telah melalui proses kajian menyeluruh dan tidak akan menimbulkan gejolak anggaran. “Kebijakan ini sudah dihitung secara matang dan sesuai dengan ruang fiskal negara. Kami pastikan tidak akan menimbulkan gejolak anggaran,” ujarnya.
