Ia juga mengungkapkan rencana untuk meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi agar segera membahas implementasi kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap putusan-putusan hukum yang dianggap tidak adil atau menyakiti rasa keadilan publik.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bersikap proaktif, termasuk mengajukan banding jika putusan pengadilan dinilai janggal.
"Saya suruh kejar delik-delik hukumnya. Ini masalah serius. Rakyat geram. Jangankan rakyat, kalian semua geram. We are not stupid. Kalau dia hilangkan Rp 100 triliun dan hanya dapat hukuman enam tahun, ini tidak masuk akal. Jadi saya sangat sependapat," tegasnya.
Dengan nada serius, Prabowo memastikan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya mendatang.
(Muhsin/fajar)
