FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia mendapat penolakan petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Evakuasi warga Gaza dinilai bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk pengosongan wilayah Palestina dan pembentukan Israel Raya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia menjalankan rencana evakuasi warga Palestina keluar dari Gaza. Rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1000 warga Gaza dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.
"Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?" kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).
Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza harus dipertimbangkan. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi itu memperingatkan, jika rencana mengevakuasi warga Palestina keluar dari Gaza terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza.
Bahaya jangka panjang dari pengosongan Gaza setelah mengevakuasi warganya, berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.
"Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.
Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.
"Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya," tambahnya.
Penolakan terhadap rencana evakuasi warga Gaza juga dikemukakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis.
Dia menegaskan bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.
"Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri," kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya, Kamis (10/4).
Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.
"Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina," ujarnya.
KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.
"Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka," pungkasnya. (*)
