FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyebut Indonesia butuh presiden baru. Ia berharap terjadi di 20 April 2025.
“Untuk memperbaiki multikerusakan yang dibuat oleh rezim Joko Widodo, Indonesia membutuhkan Presiden Baru - bukan Presiden dibawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo dan Oligarki,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (10/4/2025).
Didu mengatakan secara dejure Prabowo menjabat Presiden selama enam bulan pada 20 April 2025. Berbeda dengan defacto.
“Tapi secara defacto banyak pihak berpendapat bahwa rezim Prabowo saat ini masih merupakan periode ketiga pemerintahan Joko Widodo,” ujarnya.
Pandangan tersebut, kata Didu didasarkan pada empat fakta. Pertama
wakil Presiden adalah putra Joko Widodo, kedua kabinet Prabowo didominasi oleh orang-orang loyalis Joko Widodo.
Ketiga sering sekali Presiden Prabowo meminta arahan atau menghadap mantan Presiden Joko Widodo. Terakhir, pada beberapa kesempatan, Presiden Prabowo memuji dan menyatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya.
“Rakyat menaruh harapan besar memiliki Presiden baru - bukan Presiden boneka - untuk melakukan perbaikan atas semua kerusakan yg dibuat oleh mantan Presiden Joko Widodo bersama Oligarki selama 10 tahun memimpin Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, ia mengatakan masyarakat sipil mengidentifikasi bahwa terdapat 4 (empat) tanda Pak Prabowo sudah dapat dipercaya sebagai Presiden baru - bukan Presiden boneka mantan Presiden Jokowi.
Empat hal itu adalah Presiden Prabowo menjadi Presiden yg mandiri, yaitu bebas dari pengaruh Jokowi dan Oligarki. Kedua, berani melakukan pemberantasan korupsi secara tuntas.
Ketiga, melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan melakukan perbaikan lembaga hukum. Terakhir menata ulang penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
“Apakah Pak Prabowo bisa dan mau menjadi Presiden baru? Dari 4 (empat) tuntutan atau harapan tersebut, apakah Presiden Prabowo akan mewujudkan?” Imbuhnya.
Sementara itu, tuntutan agar terbebas dari pengaruh Joko Widodo dan Oligarki, terlihat tanda-tanda yang cukup baik menurut Didu. Pertama, perubahan kebijakan Joko Widodo seperti perubahan prioritas pembangunan seperti IKN dan Infrastruktur, penghentian beberapa PSN (PIK-2, Rempang, BSD dll), dan pencabutan sistem kuota impor.
Kedua, pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati sebagai simbol politik yang sangat tegas. Pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri semakin memberi tanda bahwa Presiden Prabowo tidak “takut” lagi berbeda dengan mantan Presiden Joko Widodo.
“Terkait dengan tuntutan pemberantasan korupsi, sepertinya masih lebih banyak Omon-Omon. Pemberantasan korupsi di Pertamina dan Judi Online yg awalnya seakan akan dilakukan secara tuntas ternyata masih terbatas Omon-Omon,” ucapnya.
Ia menjelaskan, harapan untuk mengembalikan posisi KPK juga tidak terjadi. Selain itu, Presiden Prabowo masih menempatkan banyak pejabat yang terindikasi korupsi.
“Terhadap tuntutan penegakan hukum, sepertinya juga belum berjalan. Penataan lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan KPK belum berjalan. Tuntutan penegakan hukum belum menyentuh Oligarki, ini terlihat dari kasus PIK-2 yang hanya menyentuh Kepala Desa,” jelasnya.
“Terhadap penataan pengelolaan sumber daya alam terlihat cukup bagus. Ini terlihat dari ketegasan untuk mengambil kebun sawit yang melakukan pelanggaran hukum dan dikembalikan ke Negara yang luasnya sudah mencapai lebih satu juta Ha. Sayangnya langkah yang sama untuk tambang belum dilakukan,” tambahnya.
Karenanya, ia mengatakan dari analisis tersebut menjadi tidak salah Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa saat ini menilai bahwa jika diberi bobot 10, maka beliau masih mendapat nilai 6.
“Dalam 10 hari ke depan, kita berharap Presiden Prabowo sudah menjadi Presiden secara dejure dan defaco,” imbuhnya.
Didu pun berharap agar dulakukan langkah-langkah berupa, mengungkap secara tuntas kasus korupsi Pertamina dan Judi Online. Kedua, resuffle kabinet dan mengganti semua pejabat yg terindikasi korupsi dan/atau lebih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo.
Ketiga, penertiban tambang seperti halnya penertiban kebun kelapa sawit.
Keempat, mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga independen, terakhir melakukan penataan dan penertiban di Lembaga penegak hukum, termasuk perubahan UU dan penyegaran pimpinan.
“Mari kita tunggu lahirnya Presiden Baru Indonesia 20 April 2025,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)
