FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengalokasikan anggaran bagi program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2029.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari sejumlah strategi nasional yang difokuskan pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.
Sebanyak 45 pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah diwajibkan melaksanakan langkah-langkah strategis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Melalui Diktum Keempat Inpres tersebut, Presiden secara khusus menugaskan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran dan skema pendanaan terintegrasi, termasuk untuk program Sekolah Rakyat.
Dana program akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, APBDes, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat.
Dalam konferensi pers “APBN Kita” pada Minggu (13/4/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
Efisiensi ini akan diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden, seperti Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, jaringan energi, dan ketahanan pangan.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi anggaran pendidikan di APBN 2025. Pemerintah pusat juga akan mendukung ketersediaan tenaga pendidik dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah.
“Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (17/4/2025).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total pagu Rp665 triliun. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap menjamin alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan.
Kementerian Sosial mencatat empat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau. Usulan tersebut masih dalam proses verifikasi tim yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai di 53 titik pada tahun ini. Program ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat miskin dan sangat miskin.
Program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, revitalisasi aset yang sudah ada, dengan renovasi dan penyediaan fasilitas penunjang. Kedua, pembangunan baru dengan pengadaan lahan, pembangunan gedung, serta fasilitas sesuai standar nasional pendidikan.
Pengelolaan program berada di bawah Kementerian Sosial, dengan dukungan penuh dari kebijakan pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah memperluas akses pendidikan dan memberdayakan masyarakat kurang mampu, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
(Wahyuni/Fajar)