FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Masalah utang yang menggunung akibat penggunaan layanan PayLater kini semakin memprihatinkan. Masyarakat mulai khawatir akan dampak buruk yang ditimbulkan, terutama bagi mereka yang terjebak dalam utang berbunga tinggi.
Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang jelas, tegas, dan transparan untuk mencegah kerugian finansial lebih besar di masa depan.
Peneliti Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya, mengungkapkan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah dalam mengawasi dan mengatur praktik pinjaman daring ilegal yang semakin marak.
Jaya menekankan bahwa pemerintah perlu bertindak serius dalam menangani fenomena PayLater dan pinjaman daring ilegal. Tindakan cepat dan efektif diperlukan untuk mencegah iklan yang menyesatkan serta melindungi konsumen dari potensi penipuan yang dapat berujung pada kerugian finansial.
“Pemerintah harus tegas dan transparan dalam mencegah praktik PayLater atau pinjaman daring ilegal,” kata Jaya dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, penegakan hukum yang jelas dan regulasi yang ketat sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan mendorong masyarakat agar menggunakan layanan finansial yang sah dan bertanggung jawab.
Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL) atau utang macet, terutama yang tertunggak lebih dari 90 hari. Jaya mengatakan bahwa pemerintah harus menargetkan agar tingkat NPL tetap di bawah 5% secara nasional. Langkah ini akan mencegah lonjakan utang yang tidak terkendali di masyarakat.
“Kedua, tingkatkan pengawasan Non Performing Loan atau wanprestasi pinjaman 90 hari di bawah 5% di level nasional,” kata Jaya.
Dengan menjaga angka NPL tetap rendah, stabilitas sistem keuangan nasional dapat terjaga, serta mencegah meluasnya beban utang yang disebabkan oleh gagal bayar.
Untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap layanan PayLater berbunga tinggi, Jaya mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas jangkauan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat membantu UMKM menjalankan usaha mereka tanpa harus meminjam melalui skema PayLater.
“Ketiga, peningkatan kredit usaha rakyat atau khusus mikro yang inklusif untuk UMKM dalam meningkatkan usahanya agar tidak langsung memilih PayLater yang bunganya lebih besar,” ujar Jaya.
Selain kebijakan dari pemerintah, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan untuk menghindari terjebak dalam utang PayLater yang tinggi. Peningkatan pemahaman keuangan terutama di kalangan generasi muda sangat penting agar mereka bisa mengelola keuangan secara bijak.
“Peningkatan sosialisasi dan literasi keuangan, khususnya kepada generasi muda, sangat penting,” tambah Jaya.
“Ini akan membantu mereka memahami bagaimana cara menggunakan PayLater secara bijak, menghindari utang konsumtif, dan berfokus pada penggunaan finansial yang produktif,” lanjutnya.
(Wahyuni/Fajar)
