FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika kepemimpinan di tubuh DPD II KNPI Kota Makassar kembali menjadi sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram.
Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 17–19 Desember 2024 lalu kini menuai polemik, setelah muncul dugaan proses pasca-Musda tidak dijalankan sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan.
Musda tersebut sebelumnya menetapkan Baso sebagai ketua terpilih, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, di bawah koordinasi Ketua DPD I Sulsel, Andi Surahman Batara.
Namun munculnya kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterlibatan formal dalam Musda, menuai kecaman keras.
Salah satu pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menilai bahwa proses tersebut mencerminkan inkonsistensi serius dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terbentuk.
"Kita tidak sedang main sandiwara organisasi. Musda-nya siapa, yang susun pengurus siapa, lalu yang akan melantik siapa? Ini inkonsistensi akut yang melecehkan prinsip dasar dalam berorganisasi," tegas Syamsul saat ditemui di salah satu kafe kawasan Boulevard, Makassar, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan justru menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat.
Syamsul juga menyayangkan figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dianggap belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi pemuda sebesar KNPI. Ia menilai proses menuju pelantikan Baso sarat kepentingan, berisiko mengarahkan KNPI ke jurang stagnasi.
"KNPI harus menjadi rumah besar yang mempersatukan, bukan proyek politik murahan yang mengabaikan nilai-nilai transparansi dan legitimasi moral," tambahnya.
Atas dasar itu, Syamsul mendesak seluruh organisasi kepemudaan (OKP) di Makassar untuk mengevaluasi ulang keterlibatan mereka dalam struktur KNPI di bawah Baso Ikram. Jika pelantikan tetap berjalan di luar koridor sah organisasi, ia meminta Ketua DPD I KNPI Sulsel segera membatalkan pengesahan sebelumnya dan menyusun ulang kepengurusan secara demokratis dan transparan.
"Ini bukan soal personal. Ini soal marwah dan masa depan organisasi. Kami akan terus mengawal agar KNPI Makassar dipimpin oleh sosok yang benar-benar lahir dari proses yang sehat dan aspiratif," pungkasnya.
