FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa mundurnya 1.967 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 merupakan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara.
Menurut Puan, sistem rekrutmen CPNS tidak semestinya bersifat administratif semata. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang dan pendekatan strategis yang dimulai dari perumusan formasi hingga proses penempatan.
"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan bahwa jumlah pengunduran diri yang tinggi bukanlah hal yang lumrah. Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi generasi muda.
Puan menyoroti kelemahan dalam perencanaan rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika kondisi ini dibiarkan, negara terancam kehilangan sumber daya manusia unggul.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," katanya.
Ia pun meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap proses seleksi ASN.
Menurutnya, hal itu mencakup transparansi sejak awal seleksi, sistem penempatan berdasarkan minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Puan juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, terutama dalam formasi ASN untuk wilayah 3T.
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," katanya.
Lebih jauh, ia menyebut ketertarikan generasi muda terhadap profesi PNS tidak lagi bisa mengandalkan stabilitas dan pensiun saja.
"Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman," kata dia.
DPR, menurut Puan, siap memberikan masukan konstruktif untuk mendorong perbaikan manajemen ASN dan memastikan isu ini menjadi perhatian dalam agenda pengawasan maupun legislasi.
"Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," katanya. (*)
