Menurutnya jika cara berfikir dualisme KNPI yang berjalan selama ini, mestinya pihak Nurkanita menggelar Musda dibawah kepengurusan Yusuf Mattawang sebagai Plt Ketua KNPI Makassar sebagaimana Nurkanita menyampaikan hal itu di media pada 28 Desember 2024 lalu.
"Dan sebaliknya Baso Muhammad Ikram jika ingin ber KNPI di bawah garis DPD Nurkanita, ya berkandidat di produk Musda garis Nurkanita, bukan di produk Musda dari garis DPD Andi Surahman Batara," lanjutnya.
Syamsul juga mengkritisi pelantikan yang mengatasnamakan KNPI, namun dinilai menyimpang dari mekanisme organisasi. Menurutnya, ini bukan lagi soal dualisme pusat, tetapi perilaku tidak beretika atas ketidaktahuan dalam menjalankan aturan dan tata laksana organisasi.
“Ini bukan soal keterbelahan pusat, tetapi soal bagaimana tata laksana organisasi dijalankan dengan benar. Jangan klaim-klaim jika tak paham prosedur,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh rekam jejak dan legitimasi organisasi bisa ditelusuri dari dokumen resmi dan pemberitaan publik terkait Musda XVI Pemuda/KNPI Makassar di Hotel M-Regency.
Sebagai penutup, Syamsul menyerukan agar seluruh organisasi kepemudaan (OKP) dan pemerintah di Kota Makassar bersikap bijak dalam menyikapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya menilai mana kepengurusan yang sah secara organisatoris dan mana yang sekadar melakukan klaim.
“Perbedaan ini bukan untuk memperebutkan anggaran hibah APBD. Ini soal integritas dan idealisme pemuda dalam menjadikan KNPI sebagai mitra partisipatif pemerintah, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
