FAJAR.CO.ID, Jakarta-- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh ikut menanggapi terkait usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Preside,. Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.
Menurutnya, desakan itu tidak tepat, bahkan menyayangkan karena usulan ini datang dari para purnawirawan TNI.
Penjelasan ini disampaikan oleh Surya Paloh kepada awal media, usai Penutupan Program Remaja Bernegara, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
"Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya. Kurang tepat," kata Paloh
Ketua umum partai Nasdem itu juga menuturkan, bahwa Gibran tidak punya skandal apapun yang membuatnya layak copot.
"Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket," katanya.
Lebih jelasnya, ia memberikan gambaran bahwa pemilihan Presiden dan Wakilnya sudah sesuai dengan tahap penyelenggaraan.
"Kita telah menyegerakan Pemilihan Umum, Pilpres, Pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat. Itu masalah lain," sambungnya.
Di lain sisi, desakan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.
Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Mantan Wapres Try Sutrisno, termasuk dalam penandatangan delapan tuntutan tersebut.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
(Besse Arma/Fajar)
