Dalam forum tersebut, mereka hadir didampingi Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang guna menyuarakan penolakan terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
RDP ini dipimpin langsung oleh anggota DPR RI, Nurdin Khalid, dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI.
Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan beragam persoalan yang muncul akibat rencana pengembangan kawasan Rempang, khususnya dampak sosial dan tindakan represif terhadap warga.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan kriminalisasi. Sebanyak delapan warga ditangkap dan dijadikan tersangka terkait insiden yang terjadi di Kampung Tanjung Kertang pada 7 September 2023.
Selain itu, aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023 juga mengakibatkan 43 warga ditahan, dan dari jumlah tersebut, 35 orang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Tak berhenti di situ, pada 17 Januari 2025, tiga warga kembali dijerat hukum dengan tuduhan melakukan perampasan kemerdekaan terhadap orang lain dan kini berstatus tersangka.
Menanggapi hal ini, Nurdin Khalid menyampaikan bahwa Komisi VI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani persoalan agraria di wilayah Batam, termasuk konflik di Pulau Rempang.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim akan melakukan kunjungan lapangan secara langsung pada 15 hingga 17 Mei 2025 untuk mendalami persoalan secara menyeluruh.
(Muhsin/fajar)
