FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan kritik terhadap rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan karakter.
Program ini rencananya akan dimulai Jumat (2/5/2025) di sejumlah wilayah rawan di Jawa Barat, dengan dukungan TNI dan Polri.
Program tersebut menyasar siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran dan geng motor. Para siswa akan mengikuti pelatihan selama enam bulan di 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan. Kurikulum mencakup kedisiplinan, etika, pengetahuan umum, hingga pertanian.
Namun, Bonnie mengingatkan bahwa persoalan perilaku menyimpang di kalangan remaja tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik. Menurutnya, setiap anak memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang berbeda, sehingga pendekatannya harus lebih holistik.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie, dalam keterangan resminya Kamis, (1/5/2025).
Ia menambahkan, penguatan karakter seharusnya dilakukan dengan memahami latar belakang sosial siswa, termasuk pengaruh keluarga, lingkungan, dan sekolah.
“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik,” tegasnya.
Bonnie juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga psikolog dan psikiater dalam menangani siswa bermasalah. Ia menilai pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan mengirim mereka ke barak militer.
“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memastikan kehadiran guru konseling di setiap sekolah sebagai bagian dari sistem pendampingan siswa yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Bonnie juga menilai bahwa penyediaan fasilitas penyalur bakat dan minat siswa dapat menjadi solusi yang lebih efektif. Sarana olahraga dan kesenian, menurutnya, bisa menjadi media positif bagi remaja untuk menyalurkan energi dan kreativitas.
“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” jelasnya.
Bonnie menekankan bahwa setiap siswa memiliki karakter yang unik, sehingga pendekatan pembinaan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
Sementara itu, pihak TNI melalui Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa program ini hanya akan dijalankan dengan persetujuan dari orang tua siswa. Meski begitu, Bonnie mengingatkan agar TNI tidak dibebani tugas di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
“Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan,” tutupnya.
(Wahyuni/Fajar)
