FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, turut menanggapi pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sempat menjadi sorotan publik dan internal militer.
Dikatakan Dino, langkah membatalkan pencopotan Letjen Kunto dari jabatan Pangdam III/Siliwangi bukan sekadar keputusan administratif biasa.
"Apapun alasan di atas kertas, pembatalan mutasi Letjen Kunto (yang penuh kejanggalan, meresahkan publik dan juga internal TNI)," ujar Dino di X @dinopattidjalal (3/5/2025).
Ia menilai, terdapat pesan politik yang kuat di balik koreksi tersebut.
“Nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain,” tukasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Keputusan ini diambil lantaran sejumlah perwira yang sebelumnya dimutasi, masih memiliki tanggung jawab strategis yang belum bisa ditinggalkan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyampaikan penjelasan resmi terkait pembatalan tersebut pada Jumat malam (2/5/2025).
“Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei.
Ia menegaskan, pembatalan ini tidak berkaitan dengan isu di luar institusi TNI, melainkan murni karena kebutuhan organisasi yang masih memerlukan keterlibatan para perwira tinggi yang bersangkutan.
“Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” tegasnya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik.
Dikatakan Anthony, dinamika terbaru di tubuh TNI menjadi bukti adanya tarik-menarik kekuasaan antara keduanya.
Salah satunya soal pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I melalui keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025.
“Publik menduga, pencopotan ini tidak lepas dari manuver politik Jokowi, yang merasa tersinggung dengan dukungan Jenderal (Purn) Try Sutrisno kepada para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Jumat (2/5/2025).
Kunto diketahui adalah putra Jenderal Try Sutrisno. Dalam pandangan Anthony, keputusan tersebut menunjukkan politik balas dendam dan sandera yang dilakukan Jokowi.
“Ini kelicikan politik. Seolah pendapat bebas dari sang ayah harus dibayar oleh si anak yang masih aktif di TNI. Padahal, keduanya adalah individu merdeka yang tidak bisa saling dimintai tanggung jawab,” tegasnya.
Namun, Anthony melihat bahwa Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia menyebut Prabowo mulai menunjukkan taringnya sebagai pemimpin dengan sikap yang terukur namun menggebrak.
“Di panggung buruh, Prabowo bahkan sempat melontarkan candaan bahwa tidak akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri dalam waktu dekat," Anthony menuturkan.
"Tapi ternyata, satu hari setelah pencopotan Letjen Kunto, muncul surat pembatalan dari Panglima TNI pada 30 April 2025,” tambahnya.
Anthony menilai pembatalan pencopotan jabatan Letjen Kunto tersebut bukanlah keputusan biasa.
“Publik bertanya-tanya, siapa kekuatan besar di balik pembatalan itu? Tidak lain dan tidak bukan, Presiden Prabowo,” tandasnya.
Anthony bilang, ini menandai langkah Prabowo dalam mengendalikan jalannya pemerintahan dan menahan intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk mantan presiden sekalipun.
“Pelan tapi pasti, Prabowo nampaknya punya agenda sendiri. Dan kini, Jokowi tinggal menunggu waktu,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
