FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, turut memberikan komentarnya terkait batalnya pencopotan putra Jenderal Purn Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dari jabatannya.
Ia menilai keputusan tersebut sebagai cerminan dari situasi yang lebih luas dalam tubuh militer saat ini, khususnya dalam dinamika politik dan kekuasaan.
"No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot," ujar Gigin di X @giginpraginanto (3/5/2025).
Dikatakan Gigin, ketegangan internal belum akan mereda, dan faksi-faksi yang terlibat kemungkinan akan terus saling berupaya memenangkan pengaruh.
"Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru," lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa manuver mutasi yang sempat dibatalkan merupakan bagian dari skenario politik yang lebih dalam.
"Saya curiga, mutasi para jenderal yang batal sesungguhnya bagian dari kudeta merayap. Gagal total karena menganggap presiden tak bernyali untuk mengebom permainan kotor tersebut," tukasnya.
Dalam pandangannya, ketika pimpinan TNI lebih sibuk bermain politik ketimbang menjunjung profesionalisme, maka kekuatan militer pun kehilangan arah.
"Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme. Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri," kuncinya.
Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik.
Dikatakan Anthony, dinamika terbaru di tubuh TNI menjadi bukti adanya tarik menarik kekuasaan antara keduanya.
Salah satunya soal pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I melalui keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025.
“Publik menduga, pencopotan ini tidak lepas dari manuver politik Jokowi, yang merasa tersinggung dengan dukungan Jenderal (Purn) Try Sutrisno kepada para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Jumat (2/5/2025).
Kunto diketahui adalah putra Jenderal Try Sutrisno. Dalam pandangan Anthony, keputusan tersebut menunjukkan politik balas dendam dan sandera yang dilakukan Jokowi.
“Ini kelicikan politik. Seolah pendapat bebas dari sang ayah harus dibayar oleh si anak yang masih aktif di TNI. Padahal, keduanya adalah individu merdeka yang tidak bisa saling dimintai tanggung jawab,” tegasnya.
Namun, Anthony melihat bahwa Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia menyebut Prabowo mulai menunjukkan taringnya sebagai pemimpin dengan sikap yang terukur namun menggebrak.
“Di panggung buruh, Prabowo bahkan sempat melontarkan candaan bahwa tidak akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri dalam waktu dekat," Anthony menuturkan.
"Tapi ternyata, satu hari setelah pencopotan Letjen Kunto, muncul surat pembatalan dari Panglima TNI pada 30 April 2025,” tambahnya.
Anthony menilai pembatalan pencopotan jabatan Letjen Kunto tersebut bukanlah keputusan biasa.
“Publik bertanya-tanya, siapa kekuatan besar di balik pembatalan itu? Tidak lain dan tidak bukan, Presiden Prabowo,” tandasnya.
Anthony bilang, ini menandai langkah Prabowo dalam mengendalikan jalannya pemerintahan dan menahan intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk mantan presiden sekalipun.
“Pelan tapi pasti, Prabowo nampaknya punya agenda sendiri. Dan kini, Jokowi tinggal menunggu waktu,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)
