FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan penolakan keras terhadap wacana penerapan program barak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.
Program tersebut, yang digagas oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dinilai JPPI sebagai bentuk kemunduran cara berpikir dalam sistem pendidikan dan mencerminkan keputusasaan pemerintah dalam menangani persoalan anak.
Dalam pernyataan resminya, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pendekatan ala militer bertentangan dengan prinsip pendidikan modern.
Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya bersifat membebaskan, inklusif, dan mendorong pengembangan potensi anak secara menyeluruh, bukan malah menjerumuskan mereka ke dalam sistem yang represif.
"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangannya pada Jumat (9/5/2025).
JPPI menyampaikan kekhawatiran bahwa model pendidikan seperti itu justru akan mematikan daya pikir kritis anak, menghilangkan kreativitas, dan menciptakan generasi yang hanya tahu tunduk secara membabi buta tanpa kemampuan untuk berpikir mandiri.
Atas dasar itu, JPPI menyerukan pembatalan total terhadap wacana program barak militer sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Organisasi ini juga mendesak pertanggungjawaban moral dan profesional dari para pejabat yang menggulirkan ide tersebut ke publik.
