FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, angkat suara terkait beredarnya Surat Telegram Panglima TNI yang disebut-sebut memerintahkan pengerahan prajurit untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Islah menyuarakan kekhawatiran terhadap semakin meluasnya peran militer di ranah sipil.
"Beredar Surat Telegram Panglima TNI untuk pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia," ujar Islah di X @islah_bahrawi (11/5/2025).
"Jika ini benar, tentara akan semakin dalam masuk di ruang-ruang sipil," tambahnya.
Dikatakan Islah, langkah ini bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menuntut supremasi sipil di atas militer.
Ia mempertanyakan kemampuan kelompok pro-reformasi untuk mencegah kemunduran demokrasi ini.
"Kita semakin jauh dari amanat Reformasi. Kalian yang masih menginginkan supremasi sipil di negara ini, memangnya bisa apa?" tandasnya.
Sebelumnya, TNI diketahui mengerahkan personel untuk menjaga kantor-kantor Kejati dan Kejari di berbagai daerah.
Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1192/2025 yang dikeluarkan pada 6 Mei 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, membenarkan kabar tersebut.
Ia menyatakan bahwa Kejaksaan Agung memang menjalin kerja sama dengan TNI dalam aspek pengamanan.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan dari TNI terhadap Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.
Dalam surat perintah tersebut, TNI menginstruksikan pengerahan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau sekitar 30 personel untuk mengamankan Kejati, serta satu regu berjumlah 10 personel untuk Kejari.
