Lebih jauh Ketua Dewan Pakar DNIKS ini mengaku tidak menutup mata bahwa memang ada pekerja migran yang pulang ke Indonesia malah tidak sejahtera. Hal ini karena pekerja migran itu tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.
"Malah nasibnya jadi turun kelas, bukan naik kelas. Karena umumkan pekerja migran perempuan itu mengirimkan uang hasil kerjanya ke suami dan ini tidak tidak dikelola dengan baik," terangnya.
Oleh karena itulah, kata Menteri Karding, P2MI menggandeng DNIKS untuk memberdayakan para pekerja migran miskin tersebut mendapatkan pelatihan agar bisa bekerja di sektor lain.
"Kami ingin bekerja sama dengan Perempuan Tani Indonesia yang merupakan anggota DNIKS untuk memberikan skill dan pengetahuan, sehingga mereka bisa hidup mandiri," paparnya lagi.
Dikatakan Karding, bahwa sinergi dan kolaborasi P2MI dengan DNIKS bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yakni zero kemiskinan pada 2029.
"Ada sekitar 10 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, hanya sekitar 5,2 juta di antaranya yang bekerja di luar negeri secara prosedural, selebihnya unprosedural," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua umum DNIKS, Effendy Choire menegaskan bahwa kerangka kerja DNIKS yang bernama Asta Bhakti DNIKS 2024-2029 sepenuhnya untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.
"Mukernas I DNIKS ini membahas sejumlah program kerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
