DPR Usulkan Legalitas Kasino demi Setoran Negara, Tifatul Sembiring: Judi Itu Haram, Mas!

  • Bagikan
Tifatul Sembiring Respon Isu Pemindahan Ibu Kota

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, menolak secara tegas terhadap wacana yang disampaikan salah satu anggota DPR yang mencontohkan negara Arab membuka kasino demi menggenjot pendapatan negara.

“Judi itu haram, Mas. Aya-aya wae eta mah,” ujar Sembiring di X @tifsembiring (13/5/2025).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan bahwa praktik perjudian hanya mengalihkan uang dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat.

“Judi itu sia-sia, uang berpindah tangan, tapi produk barang atau jasanya nggak ada,” lanjutnya.

Tifatul juga mengingatkan bahwa perjudian berkontribusi besar terhadap kerusakan moral masyarakat.

"Judi itu merusak mental bangsa,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung kasus tragis terbaru yang menurutnya mencerminkan bahaya judi online terhadap kehidupan sosial dan keluarga.

"Masih ingat nggak, kasus teranyar ada polwan bunuh suaminya gara-gara judi online,” ungkapnya.

Terpisah, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali bersuara terkait maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang dinilainya merusak kehidupan masyarakat.

Susi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak yang ditimbulkan dua praktik ilegal tersebut.

"Judol dan Pinjol harus dihentikan," kata Susi, di X @susipudjiastuti (13/5/2025).

Ia bahkan membandingkannya dengan kasino yang menurutnya justru lebih terkendali.

"Kasino jauh lebih terukur damagenya," tandasnya.

Susi menilai, judol dan pinjol telah menyusup ke segala lapisan masyarakat, menimbulkan ketergantungan, utang yang menumpuk, hingga merusak struktur sosial dan ekonomi keluarga.

Seruan ini bukan pertama kalinya disampaikan Susi. Sebelumnya, ia juga aktif mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik merugikan masyarakat, terutama di ruang digital.

Ia meminta pemerintah bertindak tegas memberantas dua masalah ini.

Ia bahkan pernah mengkritik adanya laporan bahwa transaksi judi online telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, melebihi Rp100 triliun dalam Triwulan Pertama 2024.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas mengenai hal tersebut.

"Stop segera Pak," sebut Susi di X @susipudjiastuti (24/4/2024).

Menurut Susi, meningkatnya jumlah transaksi judi online adalah indikasi dari kecanduan judi yang merugikan masyarakat.

"Itu adalah kemampuan atau daya beli masyarakat yang terampas karena kecanduan," sebutnya.

Susi menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menghentikan praktik judi yang merugikan tersebut.

"Negara harus hadir untuk menyetopnya," kuncinya.

Sebelumnya, usulan mengenai objek baru dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kembali mencuat dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Beberapa anggota dewan mendorong eksplorasi sumber-sumber PNBP yang belum tergarap maksimal, termasuk di sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam nonmigas.

Salah satu sorotan datang dari Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang menyinggung langkah out of the box yang diambil oleh sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), dalam mengejar pendapatan negara.

“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalainin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata Galih dalam rapat pada Kamis (8/5/2025).

Ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki kemiripan dengan UEA dalam hal ketergantungan pada sektor sumber daya alam (SDA) sebagai sumber utama PNBP.

Namun, UEA dinilai telah lebih dahulu menyadari risiko dari fluktuasi pasar SDA dan mulai mengembangkan sektor lain untuk menjaga stabilitas fiskal.

“Karena saya ingin lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya baik dari pajaknya maupun nonpajaknya. Pasti dari situ dua hal itu,” jelasnya.

Selain UEA, Galih juga menyoroti kebijakan yang tengah dipertimbangkan oleh Thailand.

Negara tersebut disebut tengah mengkaji legalisasi perjudian melalui pendirian resor kasino yang mengadopsi model Singapura serta memberikan izin kepada situs taruhan daring sebagai upaya untuk memperkuat pendapatan negara.

(Muhsin/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan