“Lebih bagus fokus di situ saja. Kalau ada bantuan melakukan pengamanan, di Kejaksaan atau di manapun saya pikir sah saja yah,” lanjut Ferdinand.
Ia bahkan menilai kehadiran TNI di berbagai lini penting pemerintahan bisa memberikan jaminan atas kelancaran proses bernegara.
“Tapi bagi saya, TNI boleh saja ditempatkan di banyak tempat, untuk memastikan semua proses bernegara kita lancar,” kuncinya.
Sebelumnya, 13 orang, termasuk empat prajurit TNI, dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) kemarin.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan insiden tersebut dan menyebut seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk untuk proses autopsi dan pemulasaraan jenazah.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat terkait di tempat untuk mengamankan lokasi peledakan, dan meng-clear-kan lokasi tersebut karena kami khawatir masih ada ledakan-ledakan lainnya,” ujar Kristomei dalam siaran langsung wawancara televisi di Jakarta, dikutip dari ANTARA.
Ledakan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat personel TNI hendak memusnahkan amunisi tidak layak pakai milik Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Puspalad TNI AD.
Proses pemusnahan berlangsung di lahan milik BKSDA Garut yang biasa digunakan untuk keperluan serupa.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan proses investigasi sedang berlangsung untuk mengungkap penyebab ledakan.
