Dia mengatakan permintaan dukungan pengamanan kejaksaaan terhadap TNI bakal memunculkan pertanyaan tentang motif politik.
"Menarik-narik militer ke dalam keseluruhan elemen sistem hukum pidana jelas-jelas bertentangan dengan supremasi sipil dan supremasi hukum," kata dia.
Hendardi menyebutkan dukungan pengamanan ke kantor kejaksaan di Indonesia menegaskan bahwa militerisme mengalami penguatan dalam kelembagaan penegakan hukum.
"Pada saat yang sama, hal itu sangat potensial melemahkan supremasi hukum, padahal, menurut hukum positif Indonesia, TNI hanya memiliki yurisdiksi penegakan hukum di lingkungan TNI saja, itu pun dengan tata perundang-undangan peradilan militer yang mesti diperbarui," ujarnya. (fajar)
