FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja dari luar negeri mencapai angka 1,5 juta orang.
"Saya sudah verifikasi job order dari luar negeri mencapai 1,5 juta. Tahun lalu kita baru mengisi kurang lebih 297 ribu," kata Menteri P2MI di Bandarlampung, Kamis.
Ia menilai peluang bekerja di luar negeri masih terbuka sangat luas karena belum semua lowongan bisa diisi secara optimal.
"Namun begitu untuk mengisi lowongan pekerjaan itu ada syaratnya, yakni pekerja migran Indonesia (PMI) harus menguasai sebuah keterampilan dan bahasa," tambahnya.
Menurutnya, permintaan tenaga kerja berasal dari lebih dari 100 negara di berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika.
"Namun, kantong-kantong terbesar saat ini berada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, Belanda, dan Jerman," ungkapnya.
Untuk itu, ia menjelaskan pentingnya keberadaan kelas migran di sekolah-sekolah, sebagaimana yang telah disepakati bersama Gubernur Lampung dan direncanakan mulai berjalan tahun depan. Kelas ini bertujuan membekali siswa dengan keterampilan dan penguasaan bahasa asing sesuai kebutuhan negara tujuan kerja.
"Kalau anak-anak ini ada kelas migran, sejak awal sudah penempatan kalian ini besok mau kerja di mana. Kalau ke luar negeri masuk ke kelas migran ini, dengan modul yang diambil dari negara tujuan mereka," ujar dia.
Ia juga menegaskan bahwa kurikulum dalam kelas migran harus menyesuaikan dengan standar negara tujuan tenaga kerja, bukan sekadar kurikulum lokal yang tidak relevan.
"Contoh anak-anak ini ingin bekerja di Jepang, nanti kurikulumnya disesuaikan dengan di Negara itu. Bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan di sana, jadi nanti disesuaikan," jelasnya.
Abdul Kadir Karding juga menyampaikan bahwa Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, berencana menggabungkan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit menjadi sekolah vokasi. Hal ini dimaksudkan agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan lebih maksimal bagi kepentingan masyarakat.
"Untuk tenaga pendidiknya itu kami maksimalkan yang ada. Kalau tidak ada dicari dari luar. Baik luar daerah maupun luar negeri. Intinya kami dukung total kebijakan ini baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," pungkasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian P2MI menargetkan pengiriman 20.000 hingga 30.000 pekerja migran asal Lampung ke luar negeri pada tahun ini. (*/ant)
