FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badai PHK kini menerpa industri media. Banyak media tak sanggup membayar gaji bulanan karyawannya hingga memutuskan melakukan PHK.
Sejumlah pengamat menilai, kejadian ini sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis yang menguras APBN.
Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, akan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri media. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.
“Nanti saya ketemu Pak Menaker. Minggu ini belum ketemu jadwalnya, minggu depan mudah-mudahan sudah bisa bertemu,” kata Meutya saat ditemui wartawan di Kantor Komdigi, Jumat (16/5/2025).
Politisi dari Partai Golkar ini berharap pertemuan ini akan menemukan solusi terkait badai PHK pada industri media. Bahkan, Komdigi juga telah meminta masukan kepada awak media agar badai PHK ini bisa berlalu.
Menurutnya, pada prinsipnya fenomena ini terjadi akibat adanya disrupsi teknologi, yang kemudian mengakibatkan tantangan bagi industri media.
“Memang akan sangat menantang. Namun demikian, tentu pemerintah harus hadir dan saat ini kita sedang mendata masukan-masukan dari industri. Beberapa asosiasi seperti asosiasi televisi itu sudah kita mintakan masukan tertulis dan kemudian akan ketemu Menaker nanti,” tukas Meutya.
Sebagai informasi, belum lama ini sejumlah media besar mengalami penurunan bisnis yang signifikan hingga memaksa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, termasuk kepada para wartawan.
Media yang melakukan PHK pun datang dari kalangan swasta, termasuk pula yang dimiliki negara seperti Sea Today, RRI, dan TVRI.
TVRI disebut terkena imbas dari kebijakan ini, karena mereka tidak memiliki anggaran untuk menggaji belasan kontributor. TVRI Sulteng sudah merumahkan sekitar 15 jurnalisnya termasuk sejumlah penyiar.
Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya menyatakan peristiwa yang dialami oleh jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama.
"Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis," katanya melalui keterangan tertulis pada Senin (10/2/2025) lalu.
Menurut Agung, efisiensi anggaran yang dilakukan untuk program unggulan Prabowo, yang seperti makan bergizi gratis (MBG), tidak seharusnya mengurangi anggaran yang dikhususkan bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor di TVRI, maupun lembaga penyiaran publik lainnya seperti RRI.
"Sebab, akan banyak anak-anak dari para jurnalis maupun pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik (TVRI dan RRI) yang justru akan kesulitan mendapatkan makan bergizi bahkan makan seadanya di rumah, jika orang tuanya di PHK tanpa penghasilan," jelasnya.
TVRI sudah melakukan pemangkasan karyawan yang berstatus kontributor se-Indonesia sejak 4 Februari 2025. Hal tersebut merupakan imbas dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%, sehingga berdampak pada operasional TVRI.
Lebih lanjut, RRI juga melakukan mengurangi jumlah karyawan kontrak secara massal di seluruh Indonesia. Bahkan, akun Instagram @RRI_Semarang mengumumkan bahwa pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz dinonaktifkan sementara. Pendengar Pro 4 RRI Semarang kini dialihkan ke kanal streaming RRI Digital mulai 10 Februari 2025. (bs-sam/fajar)
