“Pinjaman ini dilakukan tidak sesuai prosedur, di mana pinjamnya ke universitas,” ungkapnya.
Iskandar menilai bahwa kondisi tersebut wajar jika kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan publik terkait validitas dokumen pendidikan Presiden Jokowi.
“Mungkin ini yang membuat pihak-pihak mempertanyakan validitas dan keabsahan dari ijazah Joko Widodo,” ujarnya.
Iskandar bilang, UGM sebaiknya secara terbuka menyampaikan kepada publik terkait temuan BPK ini. Langkah transparansi dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia pun menambahkan bahwa dinamika seputar ijazah Jokowi bisa menjadi pelajaran penting bagi BPK dalam menyikapi kasus serupa di masa mendatang.
(Muhsin/fajar)
