FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, ST., M.Sc., hadir sebagai pembicara dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh menyampaikan berbagai isu aktual seputar infrastruktur nasional, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan dinamika politik global yang sedang berlangsung.
Dalam paparannya, Teguh menyoroti bagaimana awal tahun 2025 ditandai dengan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran, termasuk pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga hampir 80%. Dari anggaran semula sekitar Rp110 triliun, hanya tersisa sekitar Rp29 triliun. Kebijakan ini berdampak luas terhadap pelaksanaan proyek strategis serta keberlangsungan lapangan pekerjaan. Menurut data dari Gapensi, setidaknya 2,1 juta tenaga kerja terdampak langsung—mulai dari pekerja informal hingga sektor-sektor pendukung lainnya.
"Bayangkan, dengan anggaran yang sangat terbatas, nyaris tidak ada pembangunan dermaga baru, jalur kereta, bendungan, maupun perbaikan jalan. Dalam rapat kerja bersama menteri, kami mendapat gambaran bahwa sebagian besar anggaran kementerian difokuskan hanya pada pembelanjaan gaji dan pemeliharaan (maintenance). Ini tentu menghambat akselerasi pembangunan," jelas Teguh.
Meski demikian, Teguh menyampaikan kabar baik bahwa kondisi tersebut perlahan mulai pulih. Pemerintah telah memberikan sinyal positif bahwa anggaran pembangunan akan dikembalikan secara bertahap, dan proyek-proyek strategis kembali direncanakan untuk dilanjutkan.
