FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan kritik tajam terhadap masyarakat yang dinilai lebih menyukai isu-isu populis daripada membahas substansi persoalan.
Ia merujuk pada polemik seputar ijazah Presiden Jokowi yang menurutnya semakin liar diperbincangkan.
"Hanya masyarakat Indonesia yang rakyatnya doyan banget konsumsi isu populis ketimbang substansi. Buktinya, Polemik ijazah Jokowi kian hari semakin liar dan menggelegar," ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (19/5/2025).
Ia menilai bahwa alih-alih memberi kejelasan, perdebatan terkait keaslian ijazah Jokowi justru semakin membingungkan publik.
Meski demikian, perhatian netizen terhadap isu ini tidak surut.
Belum selesai isu mediasi yang diklaim gagal antara Kagama Cirebon dan kubu Roy Suryo Cs di Solo pada 14 Mei 2025, kini muncul wacana bahwa isu ijazah Jokowi akan diperiksa oleh ahli dari luar negeri.
Disebutkan bahwa dr. Tifa, salah satu tokoh pendamping Roy Suryo, akan melibatkan peneliti diaspora di Amerika, Eropa, dan Australia.
Dr. Tifa bahkan menyatakan akan menggunakan lembaga forensik internasional guna menelusuri validitas ijazah Presiden secara ilmiah.
Namun, Heru meragukan kemudahan melibatkan pihak asing dalam proses penyidikan semacam ini.
"Sepertinya dr. Tifa harus bekerja keras agar tim ahli asing yang diinginkan dapat membantu dan mendukung kerja-kerja Roy Suryo dan kawan lainnya untuk memastikan ijazah Jokowi asli atau palsu," tuturnya.
Dikatakan Heru, keterlibatan pihak asing dalam proses hukum di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena memerlukan proses administrasi dan perizinan yang rumit dari lembaga penegak hukum seperti Mabes Polri.
Ia menyarankan agar proses penyidikan lebih difokuskan pada kerja-kerja profesional di dalam negeri.
Ia juga menyinggung kesiapan Presiden Jokowi yang telah menyatakan akan membawa seluruh ijazahnya ke pengadilan.
Jokowi disebut siap menghadirkan dokumen dalam berbagai kondisi untuk diperiksa secara terbuka.
"Jokowi secara gamblang dan terang-terangan di depan kita akan membawa semua ijazahnya. Artinya mana mungkin Jokowi akan berbohong dan tidak menepati janjinya," tegas Heru.
Heru menilai langkah Jokowi ini sebagai bukti keseriusan dan keberanian dalam menghadapi tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Ia juga menyarankan agar kubu Roy Suryo Cs mempersiapkan diri secara matang, baik secara teknis maupun psikologis.
"Jokowi sudah menyatakan perang terbuka dengan segala amunisinya dan juga dukungan opini publik beserta jejaringnya," tambahnya.
Terkait dengan dugaan ketidaknetralan Polri, Heru mengatakan masyarakat sangat berharap agar penyidikan berjalan objektif.
"Masyarakat umum juga berharap dan bahkan menuntut Mabes Polri dan Penyidik Bareskrim Metro Jaya tidak akan memihak dan bekerja secara profesional dan independen," kata Heru lagi.
Ia pun mengingatkan bahwa hasil akhir dari proses hukum harus dihormati oleh semua pihak. Baik pihak yang menang maupun yang kalah harus menerima keputusan pengadilan dengan sikap dewasa.
"Pemenang punya hak termasuk pengembalian nama baik atau juga menuntut ganti rugi. Namun sebaliknya pihak yang kalah wajib menerima kekalahannya dan konsekuensi hukum, sanksi sosial dan moral yang menyertai," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
