FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan menyerukan bahwa siapapun yang mendukung Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi salah satu pahlawan nasional merupakan pengkhianat reformasi.
"Siapapun aktivis 1998 yang dukung Pak Suharto jadi pahlawan nasional mereka adalah penghianat reformasi," tulis Umar Hasibuan, dilansir X Kamis, (22/5/2025).
"Itu Kata teman saya oka wijaya. Kalian setuju gak dengan teman saya?," tanya Umar.
Menanggapi pertanyaan Umar Hasibuan, masyarakat yang aktif di sosial media X masih terpantau pro dan kontra dengan hal tesebut.
"Kurang setuju, faktanya bahkan aktivis-aktivis reformasi yang dlu sangat garang menentang ORBA, toh akhirnya menjadi bagian dari rezim kemarin yamg jelas-jelas mempertontonkan praktek kolusi dan nepotisme!," tanggapan warganet.
"Selama 32 tahun bekerja pasti ada namanya pembangunan untuk kemaslahatan rakyatnya, dan itulah jasa² alm Soeharto yg dijadikan pahlawan nasional. Kesampingkan dahulu hal² negatif," komentar warganet.
"Yang dukung harto jadi pahlawan, mereka gak paham kejahatan yang harto lakukan selama 32 tahun berkuasa," tulis lainnya.
Sebelumnya, nama Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025 ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, usul agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional sudah pernah muncul pada 2010 dan 2015 sebelum kembali muncul pada 2025 ini.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, memastikan bahwa setiap usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional akan terus dipelajari oleh pihak Kementerian Sosial.
“Kalau Pak Harto kan diusulkan sudah beberapa kali ya, 2010, 2015, tahun ini diusulkan kembali,". kata Gus Ipul usai Rapat Kerja dengan DPR RI, Selasa (20/5/2025).
"Jadi sudah berulang-ulang diusulkan lah ya. Dan tentu dipelajari, setiap usulan kan harus dipelajari,”sambungnya.
Dia menegaskan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam tahap pengkajian oleh tim khusus.
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melewati sejumlah tahapan yang ketat serta memakan waktu antara satu hingga tiga tahun.
“Kita mendengarkan, kita mempelajari. Tindak lanjutnya nanti dibahas di tim gelar pahlawan, yang insyaallah akan bekerja dengan saksama memperhatikan semua aspek,” tuturnya.
Lebih jelasnya, proses pengusulan gelar pahlawan nasional umumnya dimulai dari masyarakat di daerah asal tokoh yang diusulkan.
Kemudian, usulan itu diteruskan ke bupati atau wali kota, lalu ke gubernur, dan akhirnya sampai ke Kementerian Sosial untuk dibahas di Dewan Gelar. l
Saat ditanya apakah pihaknya akan mempercepat proses tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa prosedur tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya.
“Ya, atensi itu ada, tapi proses tetap jalan. Harus objektif dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Selain Soeharto, nama aktivis buruh Marsinah juga digadang untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap diskusi di masyarakat dan belum diajukan secara resmi ke tingkat kabupaten maupun provinsi.
Selain itu, dalam penilaian gelar pahlawan nasional, tidak hanya dibutuhkan bukti dan saksi sejarah, tetapi juga kajian akademik serta keterlibatan ahli sejarah.
Namun hingga saat ini usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional masih menimbulkan pro dan kontra, dari berbagai elemen.
(Besse Arma/Fajar)
