FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Istana Kepresidenan akhirnya buka suara soal proses penunjukan dua pejabat penting di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Penunjukan ini merupakan bagian dari rotasi besar-besaran pejabat eselon I yang dilakukan sebagai langkah pembenahan menyeluruh oleh pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rotasi ini merupakan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi, dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Minggu (25/5/2025).
Adapun nama Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Penunjukan keduanya, ditegaskan Prasetyo, bukan keputusan sepihak, melainkan hasil asesmen menyeluruh terhadap sejumlah calon potensial.
“Calonnya kan ada beberapa yang kita asesmenkan. Kemudian ini bukan kok istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden,” tambahnya.
Pengangkatan dua pejabat baru ini juga diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak nasional. Saat ini, rasio pajak Indonesia masih berkisar antara 9,8% hingga 10%, tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah menyentuh angka 14% hingga 18%.
“Tapi sistem harus kita benahi, kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi software kita perbaiki. Lalu imbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar. Termasuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” kata Prasetyo.
Ia menekankan bahwa peningkatan rasio pajak tidak dilakukan dengan menaikkan tarif, melainkan melalui pembenahan sistem dan peningkatan kepatuhan.
Selain itu, Prasetyo juga mengungkap bahwa tidak semua nama yang diajukan bersedia menerima penugasan. Proses seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan kesiapan setiap calon.
“Kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa keputusan penunjukan ini merupakan hasil kolaborasi antara Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Koordinasi lintas lembaga ini disebut penting untuk menyelaraskan visi dan strategi penguatan fiskal nasional.
(Wahyuni/Fajar)
