FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam merespons meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria pada Rabu (21/5/2025), Puan menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap proaktif dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” ujar Puan Maharani, dilansir dari laman resmi DPR RI, dikutip Minggu (25/5/2025).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.454 pekerja telah mengalami PHK. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Menanggapi situasi tersebut, Puan menilai bahwa lonjakan PHK bukan sekadar data statistik, melainkan tanda krisis ketenagakerjaan yang perlu segera ditangani secara serius.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegasnya.
Puan mendorong pemerintah untuk tidak hanya menunggu situasi membaik, melainkan segera menghadirkan kebijakan nyata guna melindungi para pekerja yang terdampak atau terancam kehilangan pekerjaan.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” paparnya.
Sebagai Ketua DPR, Puan menegaskan negara perlu hadir secara nyata dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang layak.
“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” kata Puan.
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Puan menekankan bahwa negara tidak boleh hanya diam melihat rakyat kehilangan pekerjaan. Ia mengajak pemerintah, DPR, dan sektor swasta untuk bersinergi menciptakan kebijakan yang benar-benar melindungi tenaga kerja nasional.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” tutup Puan.
(Wahyuni/Fajar)
