FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Amerika Serikat mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) serta pemerintah Israel dalam upaya menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Wakil AS untuk PBB, John Kelley, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (28/5).
"Kami menyerukan PBB untuk bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza dan Israel untuk mencapai kesepakatan tentang cara mengoperasikan sistem ini dengan cara yang menguntungkan semua pihak," kata Kelley.
Dalam forum tersebut, Kelley juga mengecam keras pernyataan Wakil Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, yang dinilainya telah melontarkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Israel.
Diplomat itu juga menepis pernyataan "tidak dapat diterima" dari Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher, yang menurut Kelley secara tidak tepat telah melontarkan "tuduhan genosida" terhadap Israel.
Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung penuh oleh Washington mulai diaktifkan sejak Senin (26/5). Berdasarkan skema bantuan tersebut, militer Israel akan bertugas menjamin keamanan di lokasi distribusi, sementara sebuah perusahaan asal AS menangani transportasi dan logistik. Selanjutnya, bantuan akan dibagikan secara langsung oleh organisasi kemanusiaan internasional di Gaza.
Namun, mekanisme ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Kantor Koordinasi Bantuan PBB menyebut skema tersebut sebagai penyimpangan dari solusi nyata yang dibutuhkan masyarakat Gaza.
Kantor koordinasi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (27/5) menggambarkan mekanisme tersebut sebagai "pengalihan dari apa yang sebenarnya dibutuhkan".
PBB juga kembali mendesak Israel untuk membuka seluruh jalur penyeberangan ke Gaza, memberikan jaminan keamanan, dan menyetujui pengiriman semua pasokan darurat yang saat ini masih tertahan di perbatasan.
Kritik pedas juga dilontarkan Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia. Ia menilai pendekatan bantuan yang diajukan Israel tidak sesuai prinsip kemanusiaan.
"Rencana Israel itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengabaikan kebutuhan kelompok warga tertentu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil," kata Nebenzia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Gaza di New York, Rabu (28/5).
Ia menambahkan, mekanisme yang ada saat ini bahkan berpotensi membahayakan warga sipil dan para pekerja kemanusiaan yang tengah berjibaku di wilayah konflik. (*/ant)
