FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara dan aktivis, Dandhy Dwi Laksono, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal keberadaan LSM yang disebut dibiayai oleh pihak asing untuk memecah belah bangsa.
Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, @dandhy_laksono, ia menampilkan tangkapan layar berisi pidato Presiden Prabowo.
"Ada pihak asing biayai LSM untuk adu domba kita )Pidato Presiden Prabowo, 2 Juni 2025)," tertulis pada tangkapan layar tersebut.
Tak tinggal diam, Dandhy menyematkan kalimat menohok dalam unggahan tersebut. Ia juga memberikan bukti bahwa pemerintah yang justru mendapatkan suntikan dana dari asing dalam jumlah fantastis.
"Bocoran dokumen dan info A1," kata Dandhy (3/6/2025).
Ungkapan tersebut jelas bukan tanpa maksud. Dandhy yang dikenal melalui film dokumenter Dirty Vote dan kerap mengkritisi relasi kuasa serta kebijakan pemerintah yang diduga menyindir bahwa banyak LSM memang menerima bantuan internasional, namun tidak semuanya patut dicurigai sebagai aktor pengadu domba.
Dalam konteks masyarakat sipil, tidak sedikit organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan memang mendapatkan dukungan internasional karena minimnya pendanaan domestik untuk sektor tersebut.
Pernyataan Presiden Prabowo pun menuai polemik. Sebab dianggap bahwa narasi seperti itu bisa menjadi alat delegitimasi terhadap kerja-kerja kritis masyarakat sipil.
Seperti diketahui, di tengah tudingan terhadap warga sipil dan komunitas masyarakat yang sering dianggap "anti-negara" saat menerima bantuan dari luar negeri, ironi mencuat saat data menunjukkan bahwa justru pemerintah Indonesia secara rutin dan aktif menerima aliran dana.
Fakta-fakta ini terkonfirmasi dari berbagai sumber resmi dan pemberitaan nasional, yang menunjukkan betapa masif dan beragam bentuk hibah yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Pada 24 September 2020, Pemerintah Kota Depok menerima hibah sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dari lembaga asal Amerika Serikat, USAID.
Hibah ini disebut sebagai bagian dari program peningkatan sanitasi di wilayah perkotaan, terutama saat pandemi COVID-19 berlangsung.
Sementara itu, di sektor kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah pada 30 Januari 2024 menerima hibah senilai 150.000 dolar AS (sekitar Rp2,3 miliar) dari program USAID Ber-IKAN, yang bertujuan mengembangkan sektor perikanan berkelanjutan.
Tak hanya bantuan sipil, hibah dari luar negeri juga masuk dalam bentuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Pada 28 Februari 2018, pemerintah Indonesia secara resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 dari pemerintah Amerika Serikat, dalam bentuk hibah.
Hibah serupa juga disetujui oleh DPR RI pada 26 Februari 2020, yang mengizinkan pemerintah menerima alutsista lainnya dari AS.
Penandatanganan naskah perjanjian hibah pertahanan ini kembali tercatat pada 8 Juli 2022, di mana pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat meneken dokumen resmi hibah senjata, logistik, atau sarana pertahanan lainnya.
Tak ketinggalan, Uni Eropa pada 21 Agustus 2018 juga memberikan hibah senilai Rp168 miliar kepada pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan sektor perdagangan, khususnya untuk meningkatkan transparansi regulasi dan daya saing ekspor.
Menariknya, bukan hanya dana asing yang masuk, tetapi juga figur-figur asing tercatat dalam struktur organisasi strategis.
Sebuah laporan menyebut bahwa setidaknya terdapat 6 warga negara asing yang duduk di jajaran pengurus Danantara sebuah entitas yang belum sepenuhnya terpublikasi secara transparan yang berasal dari Amerika Serikat hingga Thailand.
Lebih lanjut, dalam forum internasional pada 15 November 2024, Prabowo menyampaikan komitmen untuk membuka pintu seluas-luasnya kepada investor asing, dan bahkan berjanji untuk meliberalisasi undang-undang tertentu demi menjamin investasi dari luar negeri dapat masuk tanpa hambatan berarti.
(Muhsin/fajar)
