FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait wacana penulisan ulang sejarah nasional yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Zainal mengingatkan pentingnya menjaga integritas sejarah dan tidak menjadikannya alat kekuasaan.
"Ingat pesan beliau ini teman-teman, sejarah itu harus ada tonenya. Tonenya juga harus positif,” ujar Zainal e Instagram pribadinya @zainalarifinmochtar, Kamis (5/6/2025).
Zainal menyindir kecenderungan penguasa yang menurutnya kerap berupaya memelintir narasi sejarah demi kepentingan politik sesaat.
Ia menilai bahwa pengendalian atas tone sejarah bisa berdampak panjang bagi generasi mendatang.
“Inilah yang saya bilang, penguasa sering akan membelokkan sejarah,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, dominasi narasi tunggal yang diciptakan oleh pemerintah justru berpotensi menghilangkan keberagaman perspektif sejarah yang penting untuk pelajaran bangsa ke depan.
“Di ujungnya, generasi mendatang akan dibuat lupa, kecuali pada tone yang diinginkan. Camkan itu kisanak,” kuncinya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan pandangannya soal penulisan sejarah nasional.
Khususnya dalam menyikapi istilah-istilah seperti orde lama dan orde baru yang selama ini melekat dalam narasi sejarah Indonesia.
Fadli menilai istilah orde lama sejatinya tidak pernah digunakan oleh pemerintahan saat itu untuk menyebut dirinya.
"Kalau kita lihat istilah orde lama sendiri, pemerintah orde lama tidak pernah menyebut dirinya orde lama. Kalau orde baru itu memang menyebut itu adalah orde baru,” ujar Fadli dalam videonya yang beredar (27/5/2025).
Dikatakan Fadli, penting untuk menulis sejarah dengan pendekatan yang lebih positif terhadap seluruh pemimpin bangsa.
Ia menekankan bahwa setiap pemerintahan, mulai dari era Soekarno, Soeharto, hingga Jokowi, tentu memiliki kekurangan, tetapi juga mencatat banyak pencapaian yang patut diapresiasi.
“Apakah dari zaman Bung Karno, pak Harto, sampai pak Jokowi kalau mau dicari kesalahannya pasti ada. Gak ada yang sempurna,” tegasnya.
Fadli mengajak agar penulisan sejarah lebih berfokus pada kontribusi dan keberhasilan para pemimpin dalam membangun bangsa.
“Yang mau kita tonjolkan penulisan sejarah ini lebih banyak juga kepentingannya untuk nasional kita. Nasional interest, integritas kita sebagai negara, tentu lebih banyak pencapaian, apa yang dicanangkan, mungkin catatan dari apa yang belum tercapai,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa bangsa ini tidak sedang menyusun sejarah untuk memperbesar kekurangan, melainkan mencatat warisan kontribusi dari para pemimpin bangsa.
"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan. Dari Bung Karno, pak Harto, sampai pada pak Jokowi," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
