FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon optimistis proses penulisan ulang sejarah Indonesia bisa rampung dalam waktu dua bulan. Ia menyampaikan bahwa target penyelesaian dijadwalkan pada Agustus 2025, namun terlebih dahulu akan dilakukan uji publik sebelum publikasi final.
“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ujar Fadli saat ditemui di Denpasar, Bali, dikutip Minggu (8/6/2025).
Meski menyatakan yakin bahwa waktu yang tersedia cukup bagi para sejarawan, Fadli mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres penulisan tersebut. Ia memilih memberikan kepercayaan penuh kepada para akademisi yang terlibat.
“Sisa waktu yang ada cukup, karena mereka tidak memulai dari nol,” katanya.
Fadli menambahkan bahwa penulisan ini berbasis pada dokumen sejarah yang sudah ada. Ia menekankan bahwa pemerintah terakhir kali menerbitkan sejarah nasional sekitar 26 tahun lalu, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Kita sudah lama tidak menulis sejarah, paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie,” jelasnya.
Fadli Zon menegaskan bahwa tujuan utama penulisan ulang sejarah ini bukan untuk mencari kesalahan masa lalu, melainkan untuk menyoroti pencapaian bangsa dari sudut pandang nasional.
“Jadi, Indonesia sentris ya, bukan perspektif kolonial. Yang menulis sejarah adalah profesional, ya sejarawan, bukan aktivis, bukan politisi,” katanya menegaskan.
Fadli juga mengungkapkan bahwa ia sempat menerima masukan langsung dari Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, saat keduanya menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta.
Dalam pidatonya, Megawati menilai bahwa sejarah nasional kerap disajikan secara parsial, seolah hanya terfokus pada era Orde Baru. Ia juga menekankan pentingnya menghargai keberagaman pandangan dan berniat mengumpulkan para sejarawan dari berbagai latar belakang.
Menanggapi hal itu, Fadli mengaku tidak keberatan dengan inisiatif Megawati. Menurutnya, pemerintah juga telah melibatkan sejarawan yang kompeten dan profesional dalam proses penyusunan sejarah versi terbaru ini.
“Tidak ada masalah. Memang kita harus mempunyai perspektif. Kalau saya, kecenderungannya, apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting. Jadi bukan perspektif kolonialis, bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” tuturnya.
(Wahyuni/Fajar)
