FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Warga Papua bahkan banyak melakukan demo untuk menyuarakan penolakan terhadap pertambangan nikel di wilayah tersebut.
Bahkan, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya, sempat mendapat penolakan di tengah isu kerusakan alam yang terjadi di kawasan Raja Ampat. Kedatangan Bahlil di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat Daya, sempat didemo masyarakat setempat, pada Sabtu (7/6).
Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan aktivitas tambang nikel yang diduga dilakukan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Masyarakat di Papua menentang aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, tidak mempermasalahkan adanya unjuk rasa yang menyasar Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari iklim demokrasi. Namun, ia menyayangkan seharusnya publik mempelajari lebih rinci terkait perizinan tambang di wilayah Raja Ampat, yang ada sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Kami tentu memberikan apresiasi terhadap aksi tersebut, sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kami sangat menyayangkan karena yang melakukan aksi tersebut tidak menguasai anatomi masalah yang sebenarnya, tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu secara faktual, mengingat bahwa secara formal pemberian izin usaha pertambangan tersebut dilakukan jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM," kata Idrus kepada wartawan, Senin (9/6).
