FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik tambang di kawasan wisata Raja Ampat terus menuai sorotan. Kali ini, kader Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi.
Islah menyemprot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menduga adanya campur tangan asing dalam kontroversi tersebut.
Islah menyindir narasi pemerintah yang kerap menggunakan istilah “asing” untuk merespons kritik publik terhadap eksploitasi tambang.
"Kata asing belakangan ini jadi mantra untuk menyantet mereka yang melawan,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (9/6/2025).
Ia pun membandingkan narasi “asing” yang digunakan penguasa saat ini dengan propaganda “komunis” di masa Orde Baru, yang kala itu digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.
“Sama seperti kata komunis pada era Orba yang dilekatkan kepada para pembangkang,” tegasnya.
Kata Islah, suara rakyat yang mempertanyakan dampak tambang terhadap lingkungan justru sering diposisikan sebagai ancaman oleh penguasa yang sedang “menimbun lemak kekuasaan”.
“Suara rakyat seringkali diposisikan sebagai penjahat di tangan mereka yang sedang asyik menimbun lemak,” kuncinya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kekhawatirannya atas adanya intervensi pihak asing yang ditengarai sengaja memecah belah bangsa demi menggagalkan agenda hilirisasi nasional.
Bahlil menyebut proyek hilirisasi yang tengah dijalankan Indonesia tidak sepenuhnya diterima oleh pihak luar.
“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ungkapnya dikutip pada Senin (9/6/2025).
Ia menduga, kemunculan isu tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya tersebut.
Menurutnya, informasi yang beredar di publik mengenai lokasi tambang kerap tidak akurat dan menyesatkan.
Bahlil menjelaskan bahwa foto-foto yang ramai dibagikan di media sosial kerap menampilkan kawasan wisata seperti Pulau Piaynemo, namun disangkutpautkan dengan kegiatan pertambangan.
Padahal, lokasi tambang nikel yang dikelola PT GAG Nikel berada di Pulau GAG, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata tersebut.
Untuk merespons kekhawatiran publik dan menjaga transparansi, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret.
"Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang,” tandasnya.
Kementerian ESDM pun telah menurunkan tim untuk memverifikasi langsung kondisi di lapangan guna memastikan informasi yang beredar sesuai fakta.
(Muhsin/fajar)
