“Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” lanjut Bahlil.
Adapun keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
Menurut data yang dipaparkan Bahlil, wilayah tambang yang dimiliki keempat perusahaan tersebut tersebar di sekitar Pulau Waigeo, namun tidak mencakup Pulau Gag.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup pada 5 Juni lalu juga mengungkap adanya sejumlah pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, terutama tambang nikel.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut aktivitas tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan lintas generasi. (*/ant)
