FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal maraknya unggahan di media sosial yang menyebut Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Bahlil menepis kabar tersebut dengan bukti langsung dari lapangan.
Sambil menunjukkan sejumlah foto kondisi Piaynemo yang dilabeli tulisan “HOAX” berwarna merah, Bahlil meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.
“Ini adalah gambar-gambar terakhir di Piaynemo. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan se-Tanah Air,” kata Bahlil, Selasa (10/6).
Ia menambahkan pentingnya ketelitian masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan tidak.
“Dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik,” lanjutnya.
Pasca viralnya isu pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat tambang, Bahlil langsung turun ke lapangan dan memantau kondisi Piaynemo dan Gag dari udara. Hasil tinjauannya menyebut bahwa kedua pulau tersebut masih terjaga dan tidak mengalami kerusakan lingkungan.
“Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri,” ujarnya sambil memutar video pantauan udara di Pulau Gag.
Menurutnya, PT GAG Nikel yang merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Gag telah mematuhi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Pulau Gag sendiri dihuni sekitar 700 jiwa dari 300 kepala keluarga. Dari total luas 13.136 hektare, tambang hanya beroperasi di lahan seluas 260 hektare, dan setengah dari luasan itu atau sekitar 130 hektare sudah direklamasi.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang yang beroperasi di luar Pulau Gag, menyusul aspirasi dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Nurham, PT Anugerah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Sementara itu, PT GAG Nikel tetap beroperasi secara legal dengan status kontrak karya sejak 1998 dan telah mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025.
Sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut langkah ini diambil lantaran sebagian lokasi pertambangan masuk ke dalam kawasan lindung Geopark yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp).
“Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Meski begitu, Bahlil menjelaskan bahwa izin-izin tersebut sebenarnya diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark oleh UNESCO pada 24 Mei 2023.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terbaik di dunia. Kawasan Geopark di wilayah ini mencakup empat pulau utama—Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool—beserta perairan di antara pulau-pulau tersebut.
Kepulauan Wayag di ujung utara Waigeo juga termasuk dalam wilayah Geopark yang kini harus dilindungi dari aktivitas tambang.
Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini diambil atas dasar pelestarian lingkungan dan perlindungan biota laut.
“Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” ungkapnya.
Keputusan tersebut diketok langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama para menteri pada Senin (9/6), setelah mendengar aspirasi dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
“Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” lanjut Bahlil.
Adapun keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
Menurut data yang dipaparkan Bahlil, wilayah tambang yang dimiliki keempat perusahaan tersebut tersebar di sekitar Pulau Waigeo, namun tidak mencakup Pulau Gag.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup pada 5 Juni lalu juga mengungkap adanya sejumlah pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, terutama tambang nikel.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut aktivitas tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan lintas generasi. (*/ant)
