FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyayangkan pembatalan diskon tarif listrik yang sebelumnya diwacanakan 50 persen.
Saat ini, ia mengatakan ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan. Terutama dari pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah.
“Dengan perlambatan ekonomi, maka kita juga mendapatkan dampak dari pertumbuhan yang sekarang berada di bawah 5 persen,” kata Sandi dikutip dari unggahannya di Instagram, Rabu (11/6/2025).
Eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengapresiasi rencana stimulus yang dilakukan. Tapi batal karena kesalahan penganggaran.
“Padahal jika direncanakan lebih baik maka bisa menyentuh banyak masyarakat kita,” ujarnya.
Pemerintah juga diketahui menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja. Namun bantuan skema itu, dinilai Sandi hanya menyasar sebagian masyarakat.
“Sementara listrik ini menyangkut lebih banyak keluarga Indonesia. Baik yang berpenghasilan tetap maupun yang informal,” jelasnya.
“Jutaan masyarakat kita membutuhkan bantuan keringanan, dari biaya-biaya hidup mereka karena harga-harga bahan pokok masi dirasakan memberatkan, biaya pangan,” tambah Sandi.
Subsidi listrik, kata dia, spesifiknya dibutuhkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jumlahnya 64 juta. Karena menentukan biaya produksi.
“Saya sangat mengharapkan pemerintah bisa melihat program yang lebih menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.
“Karena kita masih akan meliat gelombang PHK yang akan terus meningkat,” tambahnya.
Sandi pun mengusulkan, agar pemerintah menggodok program dengan memerhatikan 3T. Yakni Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.
“Saya yakin dengan kebijakan tepat, dengan 3G. Gercep, gerak cepat, dan gerak bersama. Gas pol. Garap semua potensi agar kebijakan kita bisa meningkatkan daya beli, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lagi walaupun tidak bisa mencapai target 8 persen di dua tahun ke depan,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.
“Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” jelasnya.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi. (Arya/Fajar)
