Perubahan ini juga akan berdampak langsung pada masyarakat, karena banyak konsumen—khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil—mengandalkan layanan pengantaran untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan, sehingga gangguan pada layanan ini bisa memicu krisis logistik di masa darurat atau bencana.
Selain itu, UMKM yang sangat bergantung pada layanan digital untuk menjangkau pasar lebih luas akan terdampak berat; kenaikan biaya operasional karena beban karyawan dapat memaksa platform menaikkan harga layanan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing serta pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk restoran online, toko sembako, dan e-commerce.
Di sisi sosial, dampak terhadap tenaga kerja juga sangat besar karena pengurangan mitra akan meningkatkan pengangguran informal, khususnya di perkotaan, dan menurunkan daya beli masyarakat secara luas, yang kemudian akan mempengaruhi sektor konsumsi lainnya seperti makanan, pinjaman, dan cicilan kendaraan. Hal ini juga akan berimplikasi pada menurunnya investasi, penerimaan pajak negara, dan bahkan bisa memicu gejolak sosial apabila kondisi ekonomi menjadi terlalu rentan.
Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahwa kebijakan reklasifikasi seperti ini membawa konsekuensi yang serius: di Spanyol, 83% mitra kehilangan pendapatan karena perusahaan hengkang atau membatasi operasi; di Swiss, 79% pengemudi kesulitan mendapatkan pekerjaan baru; sementara di Inggris, AS, dan Singapura, harga layanan meningkat tajam, pesanan menurun, dan pendapatan pengemudi terdampak. Di beberapa kota besar seperti New York City, platform bahkan membatasi akses mitra ke aplikasi demi mengurangi beban upah minimum.
