FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana kebijakan baru Presiden RI Prabowo Subianto, yakni melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Presiden RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan bahwa aturan TKDN dapat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain.
Prabowo pun meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Minggu 8 Juni 2026.
"Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara regulasi TKDN," ucapnya.
Rencana itu kemudian ditanggapi oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi mengatakan, bahwa kemungkinan menjadi bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Masaki Yasushi menyampaikan bahwa persyaratan TKDN yang berlaku, senantiasa dihormati dan disanggupi oleh perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.
"Bagi kami, bagi perusahaan-perusahaan Jepang, kami selalu menghormati persyaratan konten lokal," ujar Masaki Yasushi dikutip Kamis, (11/6/2025).
Bahkan, ia menyebut syarat TKDN dari pemerintah Indonesia cukup sulit, dan menjadi keluhan saat pihak perusahaan ingin memenuhinya
"Namun terkadang memang sulit bagi perusahaan Jepang untuk memenuhi semua permintaan tersebut. Karena itu, kami menyambut baik langkah pelonggaran persyaratan konten lokal ini," sambungnya.
Pada saat yang sama, Masaki mengingat adanya kebutuhan untuk penggunaan komponen lokal, sehingga ia ikutmemahami kebijakan TKDN diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri,.
"Jadi, saya pikir kita perlu keseimbangan yang baik. Secara umum, kami menyambut baik tren pelonggaran persyaratan kandungan lokal ini dan saya ingin melihat, dari industri ke industri, atau produk ke produk, apa dampak dari kebijakan ini," jelasnya.
Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Jepang diyakini akan lebih terbuka dalam menyambut kebijakan pelonggaran TKDN.
Masaki Yasushi pun berharap kebijakan seperti ini dapat mendorong investasi baru dari Jepang pada masa mendatang.
(Besse Arma/Fajar)
