"Itu hak warga untuk mencari kebenaran dan ingin tahu, kebenaran identitas ataupun ijazah dari pemimpin sebelumnya dari negara ini,” kuncinya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi isu soal polemik ijazah dan skripsi milik mantan Presiden Jokowi yang terus mencuat di ruang publik.
Di sela-sela International Conference on Infrastructure, pada Kamis (12/6/2025), Luhut meminta masyarakat untuk tidak terpancing membahas isu-isu yang menurutnya tidak substansial.
“Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang enggak perlu-perlu. Bicara yang inilah, yang penting mengenai keadaan dunia ini,” kata Luhut.
Menurutnya, energi bangsa seharusnya lebih diarahkan pada diskusi yang membangun, seperti tantangan global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, bukan terjebak dalam polemik lama yang berulang.
Luhut juga menegaskan bahwa persoalan ijazah maupun skripsi mantan Presiden Jokowi sudah tidak relevan untuk terus diperdebatkan.
Apalagi jika itu sampai menimbulkan beban terhadap pemerintahan baru yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai masalah seperti itu membebani Presiden Prabowo. Sudah, tak perlu diprovokasi terus,” tambahnya.
Ia mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan isu yang dianggapnya tidak produktif.
(Muhsin/fajar)
