FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Eks Sekertaris BUMN, Said Didu terus mempertanyakan terkait polemik empat pulau yang melibatkan Aceh dan Sumatera Utara.
Terbaru, ada bantahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemedgari) yang disebut memberikan empat pulau ini ke Sumut.
Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu mempertanyakan maksud ada bantahan ini.
Dia memberikan komentar singkat terkait kabar dan bantahan dari Kemendagri terkait hal ini.
“Terus apa?,” tulisnya dikutip Senin (16/6/2025).
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya juga menegaskan peralihan itu juga bukan 'hadiah' bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ataupun menantunya Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
"Sangat tidak benar. Tidak ada kepentingan apapun selain menjalankan tugas negara," katanya.
Bima memastikan tidak ada kepentingan politis apapun terkait polemik perpindahan administrasi keempat pulau itu.
Ia mengklaim perpindahan dilakukan hanya untuk menentukan batas wilayah masing-masing provinsi.
"Ini proses administratif menentukan batas wilayah sebagaimana amanat Undang-Undang,” jelasnya.
“Kami akan lakukan kajian ulang secara menyeluruh, mempelajari, tidak saja data geografis tapi juga historis dan kultural," ungkapnya. (Erfyansyah/fajar)