Fadli beralasan, pernyataannya yang membuat publik geram itu untuk menekankan kalau sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang sudah diuji secara ilmiah dan resmi. Selain itu, Fadli juga menanggapi tudingan berbagai pihak kalau proses penulisan sejarah ulang Kementerian Kebudayaan menghilangkan narasi perempuan.
Menurutnya, kontribusi dan perjuangan perempuan mengambil porsi yang substansial dalam penyusunan buku babon sejarah nasional itu
“Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati- hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif,” ujarnya.
Di sisi lain, Fadli mengaku pihaknya mengakui segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual menyalahi nilai kemanusiaan/
“Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” terang Fadli. (Pram/fajar)
