FAJAR.CO.ID -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut aktivitas pertambangan di berbagai daerah di Indonesia tidak memberikan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, pertambangan justru hanya merusak lingkungan dan ekosistem alam dan melahirkan kemiskinan.
Terungkapnya aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, semakin menyorot buruknya tata kelola pertambangan di Indonesia.
Izin usaha pertambangan atau IUP empat perusahaan swasta yang menambang nikel di kawasan Raja Ampat memang telah dicabut. Akan tetapi, satu perusahaan anak usaha BUMN PT Antam yakni PT Gag Nikel sampai saat ini masih beroperasi.
"Hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran. Dalam pandangan saya yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan pada media sosial Instagram, Senin (16/6).
Dedi menegaskan, daerah yang menjadi objek pertambangan hanya akan melahirkan kemiskinan. Sebab, aktivitas tambang tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga kerusakan alam yang berkepanjangan.
Beberapa negara telah mendapatkan "kutukan" akibat aktivitas pertambangan di wilayahnya. Alih-alih rakyat menjadi makmur, justru pertambangan hanya dinikmati segelintir orang dan menimbulkan kesenjangan.
Negara-negara yang dulu berjaya berkat kekayaan alamnya kini harus menanggung dampak eksploitasi tambang yang tak terkendali.
